Pemanfaatan Database SPSE dalam Mengidentifikasi Indikasi Persekongkolan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan bantuan PostgreSQL di Kabupaten TG Provinsi LM

Abstract

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan

daerah. Pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat rentan terhadap praktik persekongkolan. Praktik

ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas barang dan jasa yang

diterima oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi indikasi persekongkolan

dalam pengadaan barang/jasa melalui analisis database SPSE di Kabupaten TG Provinsi LM.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, memfokuskan pada

pengumpulan dan analisis data terkait proses pengadaan, termasuk kesamaan IP address, log aksess,

perangkat yang digunakan, serta analisis dokumen penawaran dari peserta lelang. Sampel penelitian

dipilih secara acak berdasarkan nilai realisasi belanja yang signifikan dan potensi terjadinya

permasalahan, dengan fokus pada empat paket pekerjaan pembangunan jembatan. Tahap penelitian

meliputi persiapan, pengujian database SPSE, dan pengujian fisik lapangan. Analisis data dilakukan

terhadap aktivitas SPSE, dokumen penawaran, dan hasil pengujian fisik lapangan. Hasil penelitian

menunjukkan adanya beberapa indikasi persekongkolan, seperti penggunaan IP address dan perangkat

yang sama oleh beberapa peserta lelang, kemiripan harga penawaran dengan HPS, serta

ketidaksesuaian peralatan dan personel yang dilampirkan oleh penyedia jasa. Selain itu, ditemukan

kekurangan volume pekerjaan, pemahalan harga, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada

beberapa paket pembangunan jembatan. Berdasarkan hasil penelitian database SPSE dapat merekam

aktivitas seluruh proses pengadaan dan efektif dalam mengidentifikasi persekongkolan. Lemahnya

pengawasan dan ketidakjujuran penyedia jasa menyebabkan permasalahan signifikan dalam kualitas

dan efisiensi pelaksanaan proyek sehingga kedepannya perlu dilakukan peningkatan pengawasan dan

penegakan standar kontrak untuk memastikan integritas dan kualitas pengadaan barang/jasa

pemerintah.