Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang

Abstract

Berdasarkan hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Tulang Bawang oleh KEMENPANRB masih mendapatkan skor dengan kategori “B”. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menargetkan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada periode 2022 akan berubah menjadi kategori BB. Untuk mencapai target tersebut harus didukung oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tulang Bawang termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang. Menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah untuk mendapatkan skor dengan kategori “BB” untuk mendongkrak skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Tulang Bawang meningkat dari kategori “B” menjadi “BB”. Setelah penelitian ini dilakukan, disimpulkan bahwa perlu adanya bimbingan teknis dan peraturan terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi seluruh Pegawai (ASN), sebagai penyegaran dan pemahaman yang lebih dalam tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (SAKIP) dengan maksud agar dapat menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan benar. Sumber dayanya belum maksimal, terutama yang berlatar belakang teknis dan masih terdapat inkonsistensi antar dokumen sehingga kesempurnaan datanya kurang baik, maka perlu dilakukan beberapa telaah dokumen. Keberhasilan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang yang diukur menurut teori Edward III terdiri dari empat indikator yaitu 'komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pegawai (ASN) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dalam merespon kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sudah baik walaupun belum 100%  belum memahami secara mendalam tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).