Permasalahan Kelembagaan Pemanfaatan Bendungan Way Rarem untuk Kegiatan Budidaya Keramba Jaring Apung di Kabupaten Lampung Utara

Abstract

Bendungan Way Rarem   merupakan   salah satu   sumber   daya   air yang potensial   untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Masifnya aktivitas kegiatan perikanan Keramba Jaring Apung (KJA) berdampak pada penurunan kualitas lingkungan di sekitar Bendungan Way Rarem.. Penelitian bertujuan untuk menganalisis permasalahan kelembagaan pemanfaatan Bendungan Way Rarem untuk kegiatan perikanan KJA di Kabupaten Lampung Utara. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini yang didukung oleh data hasil wawancara kepada pemerintah pusat dan daerah dan petani KJA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan pemanfaatan Bendungan Way Rarem tidak berjalan baik dilihat dari aspek kebijakan, peran dan kewenangan, dan koordinasi stakeholder. Dari aspek kebijakan, terdapat  tumpang  tindih peraturan  antara pemerintah  pusat dan pemerintah  daerah, tidak ada prosedur perizinan yang diberlakukan untuk kegiatan KJA, dan kurangnya sosialisasi mengenai  kebijakan dan aturan  pemanfaatan keramba  kepada  masyarakat  maupun  lembaga terkait. Dari aspek peran dan kewenangan,  ada perubahan  wewenang  dari pemerintah  daerah kepada pemerintah  pusat, sumber daya manusia  untuk mengelola  Bendungan Way Rarem kualitasnya masih rendah,  dan aktivitas perikanan  KJA yang tidak terkoordinir  dengan  baik. Dari aspek koordinasi,  belum  ada koordinasi langsung antar instansi yang terlibat dalam pemanfaatan waduk, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) sebagai  wadah  koordinasi belum berjalan  dengan  baik, dan adanya missing link antara  pemerintah  pusat  (BBWS) dan pemerintah  daerah.  Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah sebagai otoritas perlu membuat suatu konsep kelembagaan dengan model hubungan integrated administrative system agar tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah