Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya Provinsi Lampung Dalam Mendukung Pencapaian Visi Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung

Abstract

Salah satu elemen dalam menciptakan Good Governance (Kepemerintahan yang baik) adalah
Akuntabilitas. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah diharuskan melaksanakan Akuntabilitas
Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan organisasi
perangkat daerah yang telah ditetapkan. Dalam upaya mewujudkan Good Governance,
pengembangan dan informasi kinerja yang diintegrasikan dalam sistem pelaporan dan penganggaran
berbasis kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan
kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, dengan melakukan
pengumpulan data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi
Lampung. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut: Realisasi capaian
indikator kinerja Dinas PKPCK untuk persentase rumah tidak layak huni yang ditangani sebesar
0%, Cakupan rumah tangga berakses air minum layak dan aman sebesar 57,04%, Cakupan
rumah tangga berakses sanitasi sebesar 14.5%, Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh
sebesar 100%, Persentase ketersediaan bangunan gedung pemerintah Provinsi dan lingkungannya
yang ditangani sesuai perda No. 53 Th. 2015 sebesar 100%, Persentase peningkatan pemanfaatan
ruang sesuai aturan sebesar 100%. Adapun Realisasi kegiatan yang ada di Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung pada Tahun 2020 secara garis besar telah
berhasil sesuai dengan tugas pokok, fungsi, visi dan misi yang diembannya dalam pencapaian
sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.dengan rata-rata
capaian sebesar 83,11 %.